InskripsiAdmin Mei 07, 2022 Kelas 11, Sejarah Peminatan, Sejarah Peminatan Kelas 11, Zaman Pendudukan Jepang. Kehidupan Budaya Masyarakat Indonesia Pada Masa Pendudukan JepangPada awal pendudukannya, Jepang bersikap baik dan ramah kepada rakyat Indonesia. Para pemimpin pergerakan yang ditawan Belanda, seperti Bung Karno, Hatta, dan Syahrir Ketigamaklumat di atas memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun dalam prakteknya, konsep demokrasi yang diberlakukan adalah . Liberal. Terpimpin. Tumbangnya Pemerintahan Orde Lama ditandai dengan munculnya mandat yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto 29Dipenjara Oleh Pemerintah Kolonial Dari keberanian Soekarno ini kemudian. 29 dipenjara oleh pemerintah kolonial dari keberanian. School Harvard University; Course Title ART MISC; Uploaded By MateDogPerson214. Pages 49 This preview shows page 29 - 34 out of 49 pages. BerdasarkanKeppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang. Sementara di tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI bertambah besar karena politik NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi mempengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan. Diera Demokrasi terpimpin Soekarno sering berpidato mengatakan slogan Nefo and Oldefo. Negara Nefo menurut konsep Presiden Soekarno adalah? A. Negara-negara blok Timur. B. Negara-negara terbelakang. C. Negara-negara Imperialis Barat. D. Negara-negara yang tergabung dalam Gerakan Non Blok. E. Negara-negara yang tertindas oleh negara-negara OLDEFONEFO NASAKOM USDDEK MANIKEBU Jawaban: C. NASAKOM. Dilansir dari Ensiklopedia, konsep pemikiran presiden soekarno pada masa demokrasi terpimpin yang ingin mempersatukan masyarakat indonesia dari berbagai golongan dikenal dengan istilah nasakom. Dijawab Oleh : Mas Dean MYtaGp. - Konsep Nasionalisme, Agama, dan Komunisme Nasakom dicetuskan oleh Sukarno. Rumusan ini mewakili tiga pilar utama yang menjadi kekuatan politik bangsa Indonesia, sejak era pergerakan nasional hingga waktu lalu, Hanum Rais sempat menyinggung mengenai Nasakom melalui akun media sosialnya. Putri Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional PAN ini mengomentari pemberitaan tentang Partai Solidaritas Indonesia PSI dengan istilah tersebut. "Partai NasaKom. Bukan Nasional Komunis lho. Tapi Partai Nasib Satu Koma," cuit Hanum di Twitter, Kamis 24/4/2019.Nasakom sendiri menjadi ciri khas era Demokrasi Terpimpin yang berlangsung pada 1959 hingga 1965. Namun, gagasan ini ternyata sudah dipikirkan oleh Sukarno jauh sebelum itu, yakni pada 1926. Dalam artikelnya di surat kabar Soeoleh Indonesia Moeda, Sukarno menulis“Dengan jalan yang kurang sempurna, kita mencoba membuktikan bahwa paham Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme itu dalam negeri jajahan pada beberapa bagian menutupi satu sama lain,” tulis Sukarno.“Nasionalisme, Islam, dan Marxisme, inilah asas-asas yang dipegang teguh oleh pergerakan-pergerakan rakyat di seluruh Asia. Inilah faham-faham yang menjadi rohnya pergerakan-pergerakan di Asia. Rohnya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia kita ini,” muda menilai ada tiga aliran politik yang menjadi pilar pergerakan nasional dalam kehidupan bangsa pada zaman kolonial Hindia Belanda kala itu. Pertama adalah kelompok nasionalis yang diwakili Indische Partij IP, kedua golongan muslimin yang mewujud dalam Sarekat Islam SI, dan ketiga Partai Komunis Indonesia PKI dengan ideologi marxisme. Dwitunggal Pecah Kongsi Tiga dekade berselang, tepatnya 1956 atau 11 tahun setelah Indonesia merdeka, Bung Karno mengumandangkan kembali gagasan yang pernah dilontarkannya pada 1926 itu. Ia mengkritik sistem Demokrasi Parlementer yang dianggapnya tidak cocok diterapkan di dari buku Demokrasi untuk Indonesia Pemikiran Politik Bung Hatta 2010 karya Zulfikri Suleman, Demokrasi Parlementer melindungi sistem kapitalisme –karena menurut Sukarno, parlemen dikuasai oleh kaum borjuis– dan oleh karenanya tidak akan bisa memakmurkan rakyat. Tak hanya itu, Bung Karno juga menganggap sistem Demokrasi Parlementer juga bisa membahayakan pemerintahan. “Di dalam Demokrasi Parlementer, tiap-tiap orang bisa menjadi raja, tiap-tiap orang bisa memilih, tiap-tiap orang bisa dipilih, tiap-tiap orang bisa memupuk kekuasaan untuk menjatuhkan menteri-menteri dari singgasananya,” pada Februari 1956, Sukarno mengusulkan konsep baru yang disebutnya Demokrasi Terpimpin dengan berpondasi kepada tiga pilar utama Anwar dalam In Memoriam Mengenang yang Wafat 2002 mengungkapkan, konsep Demokrasi Terpimpin dan Nasakom ditentang oleh Mohammad Hatta, sang wakil presiden. Menurut Rosihan, Nasakom berarti bekerja sama dengan PKI dan Hatta kurang cocok dengan itu. Bagi Hatta, Demokrasi Terpimpin membuat kekuasaan negara kian terpusat kepada sosok presiden, dan itulah yang memang terjadi. Syafii Maarif dalam Demokrasi dan Nasionalisme Pengalaman Indonesia 1996 menyebut, Hatta mundur dari kursi wakil presiden karena Sukarno semakin otoriter. Dwitunggal pun akhirnya tanggal. Dua sosok proklamator berpisah jalan. Hatta menepi, Sukarno semakin kokoh di puncak Politik Sukarno Sepeninggal Hatta, Sukarno semakin leluasa mengkampanyekan konsep Nasakom-nya. Dengan sistem Demokrasi Terpimpin, Bung Karno menyatukan tiga kekuatan politik dengan tujuan untuk semakin memperkuat posisinya. Nasakom memang menjadi tiga faksi utama dalam perpolitikan Indonesia kala itu. Ada partai-partai politik berhaluan nasionalis terutama Partai Nasional Indonesia PNI besutan Sukarno, termasuk kalangan militer, ada kelompok Islam macam Masyumi dan Nahdlatul Ulama NU, serta golongan kiri yang dimotori berhenti di situ. Sukarno bahkan menyatakan bahwa Nasakom merupakan perwujudan Pancasila dan UUD 1945 dalam politik. Dalam pidatonya pada peringatan hari kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1961, sang penguasa berucap lantang“Siapa yang setuju kepada Pancasila, harus setuju kepada Nasakom; siapa yang tidak setuju kepada Nasakom, sebenarnya tidak setuju kepada Pancasila,” seru Sukarno dikutip dari buku Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia 2004 yang ditulis oleh Jan S. melanjutkan, “Sekarang saya tambah Siapa setuju kepada Undang-Undang Dasar 1945, harus setuju kepada Nasakom; Siapa tidak setuju kepada Nasakom, sebenarnya tidak setuju kepada Undang-Undang Dasar 1945.” Infografik Sejarah NASAKOMKampanye Nasakom bahkan dibawa Bung Karno hingga ke forum internasional. Dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada 30 September 1960 di New York, Amerika Serikat, Sukarno menyampaikan pidato bertajuk “To Build The World a New”.“Sukarno menawarkan sebuah konsep tata dunia yang baru. Sukarno ketika itu merangkum konsepsi politiknya sebagai Nasakom Nasionalisme, Agama, Komunisme,” sebut Bernhard Dahm, periset senior yang telah banyak meneliti tentang sejarah Asia Tenggara dan Indonesia, dalam wawancara dengan Komunisme di sini adalah sebagai Sosialisme, karena dasar pemikirannya adalah prinsip keadilan sosial, yang juga menjadi dasar pemikiran politik Karl Marx,” imbuh profesor berdarah Jerman kelahiran Sumatera ini.“Jadi, Sukarno yakin bahwa perbedaan dan perpecahan dunia dalam persaingan ideologis saat itu bisa dijawab dengan menghormati nasionalisme, agama dan prinsip sosialisme,” tambah Dahm. Selanjutnya, dalam Sidang Panca Tunggal Seluruh Indonesia yang digelar di Istana Negara, Jakarta, tanggal 23 Oktober 1965, Sukarno lagi-lagi menegaskan tentang pentingnya Nasakom. “Ik ben nasionalist, ik ben islamiet, socialist. Tiga in one. Three in one [... ] Aku adalah perasan daripada Nasakom,” kata Bung Karno. Ini disampaikan Sukarno bahkan ketika pengaruhnya mulai luruh dan pamor PKI hancur akibat Gerakan 30 September G30S 1965. Tapi, sekuat apapun Bung Karno mempertahankan Nasakom-nya, rumusan ini akhirnya kandas juga seiring peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru pimpinan Soeharto yang sangat anti-komunis. - Humaniora Penulis Iswara N RadityaEditor Nuran Wibisono - NASAKOM merupakan singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Konsep ini dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Ir. Sukarno, pada Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965. Lantas, apa dampak NASAKOM terhadap politik di Indonesia, juga bagi Partai Komunis Indonesia PKI?Bung Karno menyebut konsep ini sebagai tiga pilar utama Demokrasi Terpimpin dalam pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pilar Nasionalis, pilar Agama, dan pilar Sukarno sudah memikirkan gagasan tiga pilar itu sejak ia mendirikan Partai Nasional Indonesia PNI pada masa pergerakan nasional, tepatnya tahun 1926. Melalui surat kabar Soeoleh Indonesia Moeda edisi 1926, ia menulis“Dengan jalan yang kurang sempurna, kita mencoba membuktikan bahwa paham Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme itu dalam negeri jajahan pada beberapa bagian menutupi satu sama lain.” “Nasionalisme, Islam, dan Marxisme, inilah asas-asas yang dipegang teguh oleh pergerakan-pergerakan rakyat di seluruh Asia. Inilah faham-faham yang menjadi rohnya pergerakan-pergerakan di Asia. Rohnya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia kita ini.” Ketiga pilar itu kemudian benar-benar terwujud beberapa puluh tahun berselang dan merupakan manifestasi tiga partai politik besar paling berpengaruh kala itu, yaitu Partai Nasional Indonesia PNI, Nahdlatul Ulama NU, serta Partai Komunis Indonesia PKI.Baca juga Apa Saja Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Terpimpin? Sejarah Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin Sejarah Sistem Demokrasi Terpimpin Sukarno di Indonesia 1959-1965 Dampak NASAKOM Terhadap Politik Indonesia dan PKI Sistem Demokrasi Parlementer yang diterapkan sejak 1950 dianggap oleh Sukarno tepat untuk negara Indonesia. Inilah yang menjadi salah satu alasan Sukarno kembali membangkitkan gagasan dari Demokrasi untuk Indonesia Pemikiran Politik Bung Hatta 2010 karya Zulfikri Suleman dalam, Demokrasi Parlementer, menurut Sukarno, melindungi sistem kapitalisme karena parlemen dikuasai oleh kaum borjuis dan tidak akan bisa memakmurkan rakyat.“Di dalam Demokrasi Parlementer, tiap-tiap orang bisa menjadi raja, tiap-tiap orang bisa memilih, tiap-tiap orang bisa dipilih, tiap-tiap orang bisa memupuk kekuasaan untuk menjatuhkan menteri-menteri dari singgasananya,” lantang Sukarno menawarkan sistem pemerintahan baru yang disebutnya Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin ini, kata Bung Karno, berpondasi kepada tiga pilar utama yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu Nasionalisme, Agama, dan Komunisme atau Demokrasi Terpimpin, yang diberlakukan sejak tahun 1959, tidak mengenal lagi perdana menteri yang pada era sebelumnya turut memimpin negara bersama presiden. Sistem Demokrasi Terpimpin juga tidak ada lagi posisi wakil presiden setelah Mohammad Hatta mengundurkan diri pada 1 Desember dari Demokrasi dan Nasionalisme Pengalaman Indonesia 1996 yang ditulis Syafii Maarif, Hatta meletakkan jabatannya sebagai wakil presiden karena menganggap Sukarno semakin juga tidak sepakat dengan NASAKOM dan Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan Sukarno. Menurut Hatta, tulis Rosihan Anwar dalam In Memoriam Mengenang yang Wafat 2002 mengungkapkan, NASAKOM berarti bekerja sama dengan PKI dan Hatta merasa kurang nyaman cocok hal juga Arah Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal Sejarah Masa Demokrasi Parlementer atau Liberal di Indonesia Sejarah Peristiwa PKI Madiun 1948 Latar Belakang & Tujuan Musso Berikut ini dampak konsep NASAKOM yang dicetuskan Sukarno terhadap politik di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin, juga bagi Posisi Sukarno sebagai PresidenKonsep NASAKOM dianggap dijadikan alat bagi Sukarno untuk mempertahankan posisinya serta menggalang dukungan dari beberapa golongan dari tiga ideologi besar, yakni Nasionalis, Agama, dan tiadanya lagi posisi perdana menteri dan wakil presiden, posisi Sukarno sebagai presiden sekaligus pemimpin tunggal jelas semakin kuat pada Masa Demokrasi Terpimpin justru mengarah pada pemusatan kekuasaan dalam satu tangan, tidak mengindahkan quorum dan oposisi, serta tidak menghendaki pemungutan Stabilnya PemerintahanJalannya pemerintahan tidak stabil lantaran semakin kurang harmonisnya relasi Indonesia dengan negara-negara liberal dan berpengaruh. Di sisi lain, hubungan Indonesia dengan negara-negara komunis justru kian stabilnya perpolitikan pada era Demokrasi Terpimpin juga disebabkan karena munculnya gesekan antara Tentara Nasional Indonesia TNI, terutama TNI Angkatan Darat AD, dengan PKI, yang sama-sama memiliki pengaruh kuat di antara kedua kubu nantinya berpuncak dengan terjadinya Gerakan 30 September G30S 1965 yang disebut-sebut didalangi oleh PKI. Peristiwa G30S 1965 justru menjadi awal kehancuran PKI, era Demokrasi Terpimpin, sekaligus meluruhnya pengaruh Sukarno dan tamatnya riwayat Orde Kekuatan PKIBeberapa tahun setelah peristiwa Pemberontakan Madiun tahun 1948, PKI justru mulai bangkit. PKI bahkan menjadi salah satu partai politik pemenang Pemilu 1955 setelah PNI, Masyumi, dan NU. Pemilu 1955 diikuti oleh lebih dari 28 semakin menguat setelah NASAKOM dan Sistem Demokrasi Terpimpin diberlakukan sejak 1959. Dominasi PKI di pemerintahan kian terlihat lantaran Masyumi mulai melemah seiring tuduhan terlibat pemberontakan DI/TII dan PRRI-Permesta dan akhirnya juga Sejarah Pemberontakan DI-TII Kartosoewirjo di Jawa Barat Sejarah Pemberontakan PRRI-Permesta di Sumatera dan Sulawesi Sejarah Partai Masyumi, Daftar Tokoh, & Kenapa Dibubarkan Sukarno? - Pendidikan Kontributor Muhammad Iqbal IskandarPenulis Muhammad Iqbal IskandarEditor Iswara N Raditya Ilustrasi Dampak dari Konsep Nasakom yang Diberlakukan oleh Presiden Sukarno. Foto Jorono by setelah Pemilihan Umum Pemilu tahun 1955 ditandai dengan berbagai krisis dalam kehidupan politik nasional. Namun, satu hal yang jelas adalah PKI semakin lama semakin kuat. Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia PSI, saingan terkuat PKI, pada 1960 dilarang karena keterlibatan pemimpin mereka dalam pemberontakan PRRI Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Kondisi politik berikutnya dicurahkan pada implementasi doktrin Nasakom Soekarno Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Adapun dampak dari konsep Nasakom yang diberlakukan oleh Presiden Sukarno adalah terjadi pemberontakan di beberapa Dampak Nasakom pada Era Sukarno?Ilustrasi Dampak dari Konsep Nasakom yang Diberlakukan oleh Presiden Sukarno. Foto fajaraddana91 by dari apakah Nasakom itu, jawabannya adalah Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Doktrin ini pada dasarnya mempunyai maksud bahwa semua partai politik, terutama PNI, NU, dan PKI akan berperan dalam pemerintahan di setiap tingkatan. Kebijakan ini berakibat pada meningkatnya pengaruh PKI di seantero negeri dari buku Memahami Islam Jawa yang ditulis oleh Bambang Pranowo 2009 127, tingkatan praktis teori Nasakom justru memperuncing perpecahan di kalangan masyarakat sesuai dengan partai tempat masing-masing benaung. Terjadi perpecahan politik Nasakom pada kehidupan pedesaan digambarkan oleh beberapa informasi yang setiap orang terlalu sibuk pada era Nasakom. Setiap partai memiliki kepentingannya masing-masing. Pihak yang mendukung NU arogan, seolah-olah agama hanya milik mereka pihak yang mendukung PNI dan PKI tidak peduli dengan agama, seakan-akan politik adalah segalanya dan seolah-olah di masa datang mereka tidak akan pernah partai politik dalam kehidupan desa dan pengelompokan masyarakat berdasarkan afiliasi mereka pada partai politik selama era Nasakom berakibat pada meruncingnya perpecahan di antara sesama warga yang lebih saleh dengan mereka yang kurang ini pun berlanjut hingga 1965. Sejak tahun 1965, sebagaimana yang ada dalam sejarah, diperlihatkan bahwa pengaruh budaya keagamaan santri terhadap kehidupan desa semakin meningkat penjelasan dampak dari Nasakom yang diberlakukan oleh Presiden Sukarno. Semoga informasi di atas bermanfaat! CHL - Singkatan NASAKOM adalah kepanjangan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme, yang mewarnai sejarah pemerintahan Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959 hingga 1965. Lantas, apa pengertian NASAKOM, tujuan, dan siapa pencetusnya? NASAKOM dicetuskan oleh sang proklamator, Ir. Sukarno. Meskipun baru dikenal luas menjelang berakhirnya dekade 1950-an, namun konsep ini sudah terpikirkan jauh sebelum Bung Karno menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia RI pertama sejak 17 Agustus 1945. Konsep NASAKOM kemudian diusulkan Sukarno pada Februari 1956. Konsep ini oleh Bung Karno disebut sebagai tiga pilar utama Demokrasi Terpimpin dalam pemerintah Republik Indonesia, yaitu pilar Nasionalis, pilar Agama, dan pilar NASAKOM Nasionalisme, Agama, Komunisme Gagasan tiga pilar utama sudah terbersit dalam pikiran Sukarno sejak 1926, atau pada tahun yang sama ketika Bung Karno mendeklarasikan berdirinya Partai Nasional Indonesia PNI. Mengenai embrio NASAKOM, Sukarno menulisnya dalam surat kabar Soeoleh Indonesia Moeda edisi 1926 “Dengan jalan yang kurang sempurna, kita mencoba membuktikan bahwa paham Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme itu dalam negeri jajahan pada beberapa bagian menutupi satu sama lain,” tulis Sukarno. “Nasionalisme, Islam, dan Marxisme, inilah asas-asas yang dipegang teguh oleh pergerakan-pergerakan rakyat di seluruh Asia. Inilah faham-faham yang menjadi rohnya pergerakan-pergerakan di Asia. Rohnya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia kita ini,” tambahnya. Pada masa pergerakan nasional kala itu, dalam pikiran Sukarno, ada 3 aliran politik yang bisa dijadikan sebagai pilar utama kekuatan rakyat beserta wadah atau organisasi yang bisa menaungi masing-masing tiga pilar tersebut. Terlebih, di Pemilu 1955, partai-partai politik yang mewakili tiga ideologi besar itu menjadi pemenangnya, yakni PNI, Masyumi dan Nahdlatul Ulama NU, serta juga Sejarah Pemberontakan PKI 1926-1927 di Sumatera Terhadap Belanda Tiga Serangkai Indische Partij dalam Sejarah Pergerakan Nasional Sejarah Hidup Tjokroaminoto Pemimpin Abadi Sarekat Islam Pilar pertama adalah golongan nasionalis yang diwakili Indische Partij IP. IP sendiri adalah organisasi pergerakan yang dibentuk pada 1912 oleh Tiga Serangkai yakni Tjipto Mangoenkoesoemo, Douwes Dekker, dan Soewardi Soerjaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Pilar kedua adalah kelompok agamis yang diwakili oleh umat Islam sebagai golongan agama terbesar. Menurut Sukarno, Sarekat Islam SI yang dipimpin oleh Tjokroaminoto layak menjadi representasi kalangan agama ini. Pilar ketiga adalah Marxisme yang saat itu sepatutnya diemban oleh Partai Komunis Indonesia PKI. Kala itu, komunisme belum menjadi ideologi terlarang, begitu pula dengan PKI yang terbentuk belum terlalu lama. Pada 1926 itu pula, menjelang pergantian tahun baru 1927, PKI melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda di Sumatera Barat. Namun, aksi tersebut bisa digagalkan dan tokoh-tokoh komunis sempat menjadi incaran pemerintah juga Akhir Sejarah Aidit Ketua PKI Usai Peristiwa G30S 1965 Perjuangan Ki Hajar Dewantara dan Sejarah Hari Guru Nasional Biografi Ir Sukarno Kisah Tragis dan Kesepian di Akhir Hidupnya Alasan Penerapan NASAKOM dan Tujuannya Konsep tiga pilar utama yang sempat terabaikan kembali didengungkan Sukarno setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada 1956. Alasan dan tujuan Bung Karno saat itu adalah karena menilai sistem Demokrasi Parlementer tidak cocok untuk negara Indonesia. Zulfikri Suleman dalam Demokrasi untuk Indonesia Pemikiran Politik Bung Hatta 2010 menuliskan, menurut Sukarno, Demokrasi Parlementer melindungi sistem kapitalisme karena parlemen dikuasai oleh kaum borjuis dan tidak akan bisa memakmurkan rakyat. “Di dalam Demokrasi Parlementer, tiap-tiap orang bisa menjadi raja, tiap-tiap orang bisa memilih, tiap-tiap orang bisa dipilih, tiap-tiap orang bisa memupuk kekuasaan untuk menjatuhkan menteri-menteri dari singgasananya,” beber juga Sejarah Politik Masa Demokrasi Liberal Pemerintahan dan Kepartaian Sejarah Demokrasi Parlementer Ciri-ciri, Kekurangan, & Kelebihan Sejarah Masa Demokrasi Parlementer atau Liberal di Indonesia Sebagai pengganti Demokrasi Parlementer, Sukarno menawarkan sistem pemerintahan baru yang disebutnya Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin ini, lanjut Bung Karno, berpondasi kepada tiga pilar utama yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu Nasionalisme, Agama, dan Komunisme atau NASAKOM. Hanya saja, tidak semua kalangan sepakat dengan sistem Demokrasi Terpimpin beserta NASAKOM ala Sukarno itu. Salah satunya adalah Wakil Presiden RI, Mohammad Hatta. Rosihan Anwar dalam In Memoriam Mengenang yang Wafat 2002 mengungkapkan, NASAKOM berarti bekerja sama dengan PKI dan Hatta kurang cocok dengan itu. Bagi Hatta, Demokrasi Terpimpin membuat kekuasaan negara kian terpusat kepada sosok presiden, dan itulah yang kemudian terjadi. Seperti diungkapkan Syafii Maarif melalui buku Demokrasi dan Nasionalisme Pengalaman Indonesia 1996, Hatta kemudian mundur dari wakil presiden karena Sukarno semakin juga Apa Saja Asas Demokrasi dan Ciri Pemerintahan Demokratis Sejarah Masa Demokrasi Parlementer atau Liberal di Indonesia Apa Saja Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Terpimpin? Sistem Demokrasi Terpimpin akhirnya diterapkan juga, begitu pula dengan konsep NASAKOM. Sukarno menyatukan tiga kekuatan politik terbesar di Indonesia kala itu untuk memperkuat posisinya sebagai presiden. Sukarno bahkan menyatakan bahwa NASAKOM merupakan perwujudan Pancasila dan UUD 1945 dalam politik. Dalam pidatonya pada peringatan HariKkemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1961, Bung Karno menegaskan “Siapa yang setuju kepada Pancasila, harus setuju kepada NASAKOM; siapa yang tidak setuju kepada NASAKOM, sebenarnya tidak setuju kepada Pancasila,” lantang Sukarno dikutip dari Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia 2004 karya Jan S. Aritonang. “Sekarang saya tambah Siapa setuju kepada Undang-Undang Dasar 1945, harus setuju kepada NASAKOM; Siapa tidak setuju kepada NASAKOM, sebenarnya tidak setuju kepada Undang-Undang Dasar 1945,” lanjutnya. Terjadinya peristiwa berdarah Gerakan 30 September G30S 1965 membuat kepemimpinan Sukarno mulai digoyang. G30S PKI merupakan awal runtuhnya rezim Orde Lama yang dipimpin Presiden Sukarno. Setelah kekuasaan Sukarno benar-benar terkikis dan kepemimpinan negara mulai diambil-alih oleh Soeharto, segala hal yang berbau komunis menjadi terlarang. Penerapan NASAKOM pun berakhir, begitu pula dengan sistem Demokrasi juga Sejarah Sistem Demokrasi Terpimpin Sukarno di Indonesia 1959-1965 Pengertian Demokrasi Pancasila Sejarah, Prinsip, & Ciri-cirinya Sejarah Kabinet Ali Sastroamijoyo I Program & Penyebab Jatuhnya - Sosial Budaya Penulis Iswara N RadityaEditor Addi M Idhom PertanyaanDampak dari konsep nasakom yang diberlakukan oleh Presiden Sukarno adalah....Dampak dari konsep nasakom yang diberlakukan oleh Presiden Sukarno adalah....terjadinya pemberontakan di beberapa daerah di Indonesia dan semakin renggangnya hubungan Indonesian dengan negara-negara Baratkedudukan PKI yang seolah-olah berada di garis depan Demokrasi Terpimpin dan munculnya konflik antara TNI dan PKIsemakin condongnya Indonesia kepada negara-negara Barat dan terjadinya tindakan sepihak yang dilakukan oleh PKImunculnya kemelut di dalam tubuh TNI-AD dan semakin kuatnya hubungan Indonesia dengan negara-negara komuniskurangnya dukungan partai terhadap jalannya kepemimpinan Presiden Sukarno dan munculnya sentimen rasialAAMahasiswa/Alumni Universitas Negeri MakassarPembahasanDampak dari ajaran ini memang sangat menguntungkan PKI. Seolah-olah partai ini telah ditempatkan pada garda terdepan dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Konsepsi Presiden tentang nasakom ini banyak mendapatkan tantangan, baik dari tokoh-tokoh dari Masyumi, NU, PNI maupun dari sejumlah tokoh dari ajaran ini memang sangat menguntungkan PKI. Seolah-olah partai ini telah ditempatkan pada garda terdepan dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Konsepsi Presiden tentang nasakom ini banyak mendapatkan tantangan, baik dari tokoh-tokoh dari Masyumi, NU, PNI maupun dari sejumlah tokoh pemahamanmu bersama Master Teacher di sesi Live Teaching, GRATIS!29rb+MNMasayu Nayla ShakufaJawaban tidak sesuaiNDNanda Dhafa AzhuraJawaban tidak sesuaiFAFirstmita Azzahra AprilianiJawaban tidak sesuai Pembahasan tidak menjawab soalCWCaroline WijayaJawaban tidak sesuai Pembahasan terpotong Pembahasan tidak menjawab soal

dampak dari konsep nasakom yang diberlakukan oleh presiden soekarno adalah