Selasa(15/12) kemarin. Menurut Nyoman Nada, belakangan ini pendirian lembaga-lembaga kursus di wilayah Denpasar sangat marak. Disdikpora Kota Denpasar, kata dia berkewajiban melakukan pendataan terhadaplembaga-lembaga kursus yang ada guna mengantisipasi berdirinya lembaga-lembaga kursus ilegal, terutama terkait dengan kepemilikan izin operasional. Kursusdan pelatihan yang ditawarkan oleh LKP juga beragam, seperti kursus komputer, menjahit, musik, desain, dan masih banyak lagi. Nah, untuk menjalankan bisnis ini, tentu saja SobatLegal harus mengurus izin operasionalnya, lho! Apa saja sih persyaratan yang harus dipersiapkan untuk bisa mendaftarkan LKP? ChecklistPersyaratan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal. Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan. Data Pemohon. Nama Pemohon:(N ama Perusahaan bila merupakan badan hukum) Alamat Pemohon:(A lamat Perusahaan bila merupakan badan hukum) No. Telp/HP: Alamat Email: No Persyaratan Ada Tidak ada. IzinOperasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Perusahaan - Baru Persyaratan : No Keterangan Optional 1 Surat Permohonan Ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (Dengan Materai Rp.10000) Wajib 2 Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai format dengan Materai Rp. 2eee. Artikel > Perizinan Berusaha > Mendirikan Lembaga Kursus Secara Legal, Begini Caranya!Lembaga kursus telah menjadi kebutuhan bagi mereka yang membutuhkan tambahan pengetahuan. Keberadaannya bisa kita lihat bertebaran di banyak lokasi. Untuk bisa mendirikan Lembaga kursus secara legal, apa saja yang harus disiapkan agar proses pengajuannya lancar?Syarat mendirikan yayasan pendidikan non formal atau lembaga kursus secara legal tidaklah sulit. Walaupun pengajuan izinnya tidak selalu bisa dilakukan melalui sistem OSS RBA, namun untuk menyelenggarakan pendidikan dibutuhkan Nomor Induk Berusaha NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS RBA. Ketahui bagaimana cara memenuhi persyaratan untuk mendirikan yayasan pendidikan non formal secara legal melalui artikel ini. Lembaga kursus adalah bentuk yayasan pendidikan non formal yang didirikan untuk membantu memenuhi kebutuhan bagi mereka yang membutuhkan tambahan pengetahuan. Saat ini, lembaga kursus telah banyak bertebaran di Indonesia, namun belum cukup memenuhi kebutuhan masyarakat yang jumlahnya lebih banyak. Sehingga ini menandakan bahwa lembaga kursus masih dibutuhkan. Lantas apa saja yang perlu dipersiapkan untuk membuat lembaga kursus menjadi legal?Dalam Permendikbud 127/2014 telah diatur standar sarana dan prasarana bagi lembaga kursus dan pelatihan yang meliputi satuan pendidikan dan jumlah peserta didik, lahan serta bangunan dan gedung untuk tempat pembelajaran, ruangan untuk tempat pembelajaran, ruangan penunjang, fasilitas media penunjang pembelajaran seperti alamat peraga dan simulasi, serta kantor dan kelengkapan kantor seperti meja, kursi, komputer, dan lemari. Sarana dan prasarana tersebut berlaku bagi LKP dengan jenis keterampilan berikut Mekanik sepeda motorMengemudi kendaraan bermotor Tata bogaTata busana/menjahit Tata kecantikan kulit Tata kecantikan rambut Tata rias pengantin Perhotelan Baby sitterSpaSyarat mendirikan yayasan pendidikan non formalSesuai dengan Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan, disebutkan bahwa pengajuan perizinan di bidang pendidikan tidak perlu dilakukan melalui sistem OSS RBA, kecuali Lembaga Pendidikan formal yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus KEK. Pemberian layanan perizinan Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal. Pun demikian, setiap penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap harus memiliki Nomor Induk Berusaha NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS RBA, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Online Single Submission OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik “PP Tentang OSS” telah mengubah banyak hal terkait pengurusan perizinan berusaha. Perubahan rangkaian proses pendirian seperti adanya keharusan mendapatkan Nomor Induk Berusaha NIB, Izin Usaha, Izin Komersial atau Izin Operasional. Selain itu, pengajuan izin juga harus sesuai dengan ketentuan sektor usaha, di mana saat ini ada sekitar 20 sektor perizinan seperti sektor perdagangan, pariwisata, perindustrian, pertanian, komunikasi dan informatika, perhubungan, hingga sektor Pendidikan dan kebudayaan, dan lain sebagainya. Menentukan jenis badan usaha Berdasarkan Pasal 5 ayat 3 dan 6 Permendikbud 25/2018, telah ditentukan bahwa orang yang dapat mengajukan izin sebagai penyelenggara pendidikan non formal adalah pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan, antara lain Perseroan Terbatas PTBadan usaha yang didirikan oleh yayasan Badan usaha yang bersifat nirlaba dan didirikan oleh badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganMengurus Nomor Induk Berusaha NIB melalui sistem Online Single Submission OSSSeperti yang telah disebutkan di atas, setiap badan usaha termasuk yayasan pendidikan non formal membutuhkan NIB. Yang dimaksud dengan Nomor Induk Berusaha NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha ataupun pendiri yayasan dapat mengajukan izin yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan. NIB terdiri dari 13 digit angka, yang juga merekam tanda tangan elektronik serta dilengkapi dengan pengaman. NIB juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan TDP, Angka Pengenal Importir API, dan Hak akses kepabeanan. Selain itu, NIB berlaku selama yayasan menjalankan usahanya. Untuk mendapatkan NIB, pendiri lembaga kursus harus melakukan pendaftaran melalui sistem Online Single Submission OSS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Berikut adalah beberapa langkah dan persyaratan dokumen yang harus dilengkapi sebelum bisa mendapatkan NIB, yaitu Mengurus pendirian yayasan Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Segala sesuatu tentang yayasan diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan “UU 28/2004”.Pendirian yayasan dapat dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum, dengan didasari oleh kesepakatan para pendiri yayasan untuk melakukan kegiatan sosial keagamaan, dan kemanusiaan, ataupun dapat berdasar surat wasiat. Proses pendiriannya dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia, kecuali yayasan didirikan oleh orang asing. Pengesahan yayasan adalah langkah berikut setelah diberikan oleh Menkumham. Untuk memperoleh pengesahan ini, pendiri atau kuasanya harus mengajukan permohonan pengesahan kepada Menkumham melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut, yang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 10 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani. Saat akta pendirian yayasan telah disahkan sebagai badan hukum, maka wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan disahkan. Melengkapi persyaratan dokumenSaat melakukan pendaftaran, ada dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi, di antaranya Nomor KTP atau NIK penanggung jawab usaha yang dibutuhkan untuk pendaftaran Mendapatkan pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM apabila bada usaha berbentuk PT, yayasan, CV, koperasi, firma dan persekutuan perdata Menyertakan bukti pendaftaran kepesertaan BPJS atau BPJS kesehatan Mempersiapkan Surat pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing RPTKA apabila berencana/sudah menggunakan tenaga kerja asing Menurut peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Berbasis Risiko, jika badan hukum yang didirikan adalah usaha non-perorangan, maka Anda akan diminta memberikan beberapa data berikut Nama badan usahaJenis bidang usahaStatus penanaman modalNomor akta pendirian atau nomor pendaftaran beserta pengesahannyaAlamat korespondensiBesaran Rencana Penanaman ModalData pengurus dan pemegang sahamNegara Asal Penanaman Modal, jika terdapat penanaman modal asingMaksud dan tujuan badan usahaNomor telepon badan usahaAlamat email badan usahaNPWP badan usahaJika dokumen dan data sudah siap, maka Anda bisa melakukan pendaftaran dan membuat akun di laman Online Single Submission di dengan KBLI 2017Setelah Nomor Induk Berusaha NIB didapatkan, maka Anda bisa mengurus Izin Usaha, Izin Komersial atau Izin Operasional. Pengurusan izin-izin tersebut disesuaikan dengan klasifikasi sektor usaha, seperti sektor perdagangan, pariwisata, perindustrian, pertanian, komunikasi dan informatika, perhubungan hingga sektor Pendidikan dan kebudayaan seperti yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia KBLI yang mengacu pada Peraturan Kepala BPS 19/ SKDP dan SKDU di wilayah Jakarta Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP DKI Jakarta memutuskan untuk menghapus Surat Keterangan Domisili SKDP dan Surat Keterangan Domisili Usaha SKDU sebagai bagian dari prosedur perizinan berusaha. Kebijakan ini tertuang pada SK DPMPTSP 25/2019. Penghapusan SKDP dan SKDU ini dilakukan agar pelaku usaha lebih mudah memulai bisnisnya. Meskipun tidak lagi jadi persyaratan, namun saat mendirikan lembaga kursus dengan bentuk badan usaha PT di wilayah Jakarta, Anda harus tetap mencantumkan alamat PT dengan lengkap dan jelas sesuai dengan ketentuan zonasi yang ada dalam Perda DKI 1/2014. Persyaratan administratif untuk mendirikan lembaga kursus nonformal Untuk mendirikan lembaga kursus sebagai satuan pendidikan nonformal maka dibutuhkan persyaratan dokumen sebagai berikut Identitas pendiri satuan LPNF yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP, dan Kartu Keluarga KKAkta pendirian badan hukum dan surat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaSusunan serta rincian tugas dari masing-masing pengurus, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikanSurat Keterangan Domisili dari kelurahan dan/atau kecamatan setempatJika berbentuk badan hukum, Anda juga bisa melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP Badan dari PT kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat yang akan menjadi tempat pembelajaran minimal selama 3 tiga tahun. Dokumen yang menerangkan kepemilikan ini berupa sertifikat kepemilikan, Izin Mendirikan Bangunan IMB, peta lokasi atau denah ruangan, perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan jika menyewa, dan Undang-Undang Gangguan UUG atau HO. Lahan dari lokasi tempat kegiatan belajar mengajar ini setidaknya 100 m2. Untuk tempat pembelajaran ini, anda perlu menyiapkan setidaknya 3 tiga ruangan yang peruntukannya masing-masing untuk ruang kelas, ruang tenaga pendidik atau guru, dan ruang administrasi tata usaha dengan rasio masing-masing 6x6 m2. Akan lebih baik juga jika anda bisa menyediakan ruang lainnya seperti ruang perpustakaan, ruang ibadah, dan ruang toiletDokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Dokumen ini merupakan rencana kurikulum pendidikan yang akan dijalankan oleh satuan PNF terkait antara lain seperti fotokopi ijazah pimpinan yang sudah dilegalisasi jika ingin mendirikan PKBMSemua persyaratan administratif di atas harus diserahkan bersamaan dengan pengajuan surat permohonan pendirian satuan pendidikan non formal LPNF kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. Selanjutnya, Anda perlu menunggu sekitar 30 hari kerja untuk mendapatkan verifikasi dan persetujuan. Jika pengajuan Anda disetujui, Anda akan menerima Izin Pendirian Satuan LPNF dan memperoleh Nomor Induk Satuan Pendidikan Non Formal. Selain pengajuan izin di atas, lembaga pendidikan non formal juga membutuhkan akreditasi. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun akreditasi ini bertujuan sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Akreditasi untuk lembaga pendidikan non formal sendiri dilakukan di bawah Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal BAN-PNF. Proses akreditasi pertama-tama dilakukan dengan mengajukan proposal permohonan, mengisi formulir, melampirkan dokumen persyaratan seperti akta pendirian, surat pengesahan badan hukum, Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan dokumen standar yang dibutuhkan antara lain Standar Kompetensi Lulusan SKL atau capaian pembelajaran lengkap dengan dokumen isi meliputi antara lain fotokopi jenis program pendidikan yang diselenggarakan, kurikulum terbaru yang dibuat satuan LPNF, fotokopi pedoman pelaksanaan dan evaluasi kurikulum, serta fotokopi perbandingan jumlah jam belajar untuk tiap program proses meliputi silabus, RPP setiap mata pelajaran yang dibuat dan ditandatangani pendidik serta diketahui pimpinan satuan LPNF tersebut, daftar hadir peserta didik, dan daftar hadir pendidik dan tenaga kependidikan meliputi daftar tenaga pendidik dan daftar tenaga kependidikan, termasuk CV, ijazah terakhir, sertifikat kompetensi, sertifikat pelatihan lainnya, dan surat pengangkatan yang sarana dan prasarana meliputi daftar dan foto jenis sarana pada seluruh ruangan, daftar dan foto jenis peralatan belajar, daftar dan foto jenis bahan ajar, bukti status kepemilikan gedung, daftar jenis prasarana lembaga, dan bukti prasarana pengelolaan meliputi antara lain portfolio pimpinan satuan LPNF CV, ijazah terakhir, sertifikat kompetensi, dan sertifikat pelatihan lainnya, dokumen visi misi dan tujuan serta sosialisasinya, fotokopi rencana kerja 5 lima tahun, bukti legalitas dari satuan LPNF tersebut akta, surat pengesahan badan hukum, dan NPWP badan, foto papan nama, fotokopi rekening bank dari LPNF, dokumen uraian tugas pengurus, bukti kerjasama dengan pihak mitra, jadwal kegiatan rutin, berkas laporan tahunan untuk setiap program layanan, dan daftar peserta didik per program pembiayaan meliputi bukti rencana pengembangan pendanaan, CV staf administrasi keuangan, fotokopi jenis dokumen administrasi keuangan rekening bank, buku kas, buku kas harian, dan dokumen keuangan lainnya, serta fotokopi laporan penilaian pendidikan meliputi antara lain panduan penilaian, soal mata pelajaran atau materi tugas peserta didik, dokumen nilai hasil belajar, daftar lulusan, serta fotokopi tanda penghargaan yang diperoleh pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik di tingkat internasional, regional, nasional, dan/atau berlaku akreditasi setiap lembaga pendidikan non formal adalah 5 tahun, setelah itu pemilik lembaga harus melakukan pengajuan kembali sekurang-kurangnya enam bulan sebelum masa berlaku akreditasi habis. Jika hingga 3 bulan sejak berakhirnya masa status akreditasi tidak ada pengajuan re-akreditasi, maka masa status akreditasi dinyatakan berakhir. Tertarik mendirikan lembaga kursus dan pelatihan legal? Yuk, simak caranya di sini dan ajukan pinjaman modal kerja Pintek untuk meningkatkan fasilitas LKP! Tak dapat dimungkiri bahwa kehadiran Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP telah membantu masyarakat umum menambah ilmu dan keterampilan. Keberadaan LPK menjadi angin segar bagi orang-orang terkendala masalah finansial, tetapi ingin terus belajar. Lantaran waktu pelatihan dan biayanya lebih terjangkau dari pendidikan formal, LPK tidak hanya dapat ditemukan di kota besar saja, melainkan juga sudah merambah ke berbagai pelosok. Cukup banyak jenis kursus yang ditawarkan. Mulai dari pelatihan komputer, matematika, bahasa asing, menjahit, menyetir, hingga servis ponsel. Ilmu yang didapat selama kursus bukan hanya memudahkan seseorang mendapatkan pekerjaan, melainkan juga dapat melancarkan karier dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi orang lain. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap LPK secara tidak langsung telah mendorong sejumlah pebisnis mendirikan lembaga serupa. Apabila Anda tertarik mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan legal, simak tata caranya berikut ini. Membentuk Badan Usaha Berdasarkan Permendikbud 81 Tahun 2013 Pasal 2, pendirian Lembaga Pendidikan Nonformal dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, atau badan hukum, seperti yayasan atau Perseroan Terbatas PT. Pada dasarnya, untuk membentuk LPK tidak diwajibkan memilih bentuk badan usaha tertentu. Namun, bagi Anda yang mendirikan LPK dengan tujuan mendapatkan keuntungan, disarankan untuk membentuk PT. Hal tersebut dilakukan agar harta pribadi tetap aman sekalipun LPK mengalami kerugian. Ketika membentuk PT, Anda sebaiknya juga mengurus dokumen legalitas, seperti Surat Keterangan Domisili Usaha SKDU, Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP Badan, dan Tanda Daftar Perusahaan TDP, dan Izin Pendirian Satuan PNF. Tujuannya, agar proses pengajuan pendirian LPK lebih mudah. Jika tujuan Anda mendirikan LPK bukan untuk mencari keuntungan, maka yayasan lebih direkomendasikan. Baca Juga Cara dan Syarat Mendirikan Yayasan Lokasi LKP Sesuai Zonasi Lokasi Lembaga Kursus dan Pelatihan akan disesuaikan dengan RDTR Rencana Detail Tata Ruang di daerah masing-masing. RDTR adalah rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang dilengkapi peraturan zonasi secara terperinci. Jika zonasi LKP tidak sesuai RTDR, maka besar kemungkinan pemerintah daerah tidak akan memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus IOLK. Memperhatikan Standar Sarana Prasarana LKP Lembaga kursus komputer jaringan dan teknisi, bidang animasi, pekarya kesehatan, dan las busur manual harus memenuhi standar sesuai Permendikbud Nomor 33 Tahun 2017 Lembaga kursus Bahasa Inggris, pijat refleksi, teknisi akuntansi, fotografi, serta merangkai bunga kering dan buatan harus memenuhi standar sesuai Permendikbud Nomor 26 Tahun 2016. Secara umum, standar sarana prasarana, meliputi Daftar dan foto seluruh jenis sarana di seluruh ruangan. Daftar dan foto seluruh jenis peralatan belajar. Daftar dan foto seluruh jenis bahan ajar. Bukti status kepemilikan bangunan. Daftar seluruh jenis prasarana lembaga. Bukti prasarana listrik. Selain sarana prasarana, Anda juga harus memenuhi standar dengan melampirkan daftar pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk ijazah terakhir, CV, sertifikat kompetensi, sertifikat pelatihan, serta surat pengangkatan. Memiliki Nomor Induk Berusaha NIB Sesuai Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 Pasal 6 ayat 1, pelaku usaha harus mendaftarkan kegiatan usahanya ke sistem OSS. Nomor Induk Berusaha dikenal luas sejak kemunculan platform OSS. NIB adalah identitas pelaku usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS. Untuk mendapatkan NIB, Anda harus melakukan pendaftaran melalui website OSS. NIB berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan TDP, Hak Akses Kepabeanan, dan Angka Pengenal Importir API. Apabila Anda memiliki PT dan telah mengantongi NIB, Anda tak perlu lagi membuat TDP. Memenuhi Syarat Administrasi Izin Pendirian Lembaga Di wilayah DKI, izin pendirian lembaga kursus disebut Izin Operasional PKBM Pusat Kegiatan Belajar Mengajar. Untuk mendirikan LKP legal, Anda harus memenuhi syarat administrasi, seperti KTP penanggung jawab, fotokopi akta pendirian badan usaha, bukti kepemilikan tempat LKP, struktur organisasi, daftar tenaga pengajar, daftar sarana dan prasarana, surat keterangan domisili, dan peta lokasi LKP. Ketika Anda mengajukan izin, diperlukan waktu selama 30 hari kerja untuk menyelesaikan verifikasi data dan jawaban atas permohonan tersebut. Baca Juga Apa Itu LKP dan Berapa Biayanya? Jika permohonan diterima, maka Anda akan mendapatkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Nomor Induk Satuan Pendidikan Nonformal. Apabila pengajuan ditolak, artinya terdapat syarat yang belum Anda lengkapi. Oleh karena itu, sebelum melakukan pengajuan ulang, sangat dianjurkan untuk mengecek kelengkapan dokumen dan pastikan bahwa seluruh syarat terpenuhi. Demikianlah informasi mengenai cara mendirikan lembaga kursus dan pelatihan yang perlu Anda ketahui. Berbekal kelengkapan dokumen yang diperlukan, proses pendaftaran akan lebih cepat dan tingkat keberhasilan pun lebih tinggi. Apabila Anda membutuhkan pendanaan, Pintek menyediakan pinjaman modal kerja. Melalui program ini, Anda bisa melengkapi fasilitas kegiatan belajar mengajar, renovasi gedung, kebutuhan elektronik, peningkatan kompetensi guru, atau kebutuhan operasional. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi website Pintek. TIdak perlu khawatir, sebab Pintek sudah mendapat izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan terdaftar sebagai anggota di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI. Info lebih lanjut, langsung diskusi dengan tim Pintek melalui TanyaPintek. Kunjungi juga Instagram dan untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Baca Selanjutnya March 13, 2022 Pilihan Media Belajar Online Gratis untuk Sekolah, Hemat Lho! March 1, 2022 Cek NPSN, Kode Unik yang Hanya Dimiliki Sekolah February 27, 2022 7 Perlengkapan Sekolah Wajib untuk Persiapan Sistem Pendidikan Digital February 18, 2022 Digitalisasi Sekolah, Intervensi Kesuksesan Program Sekolah Penggerak Perizinan Kursus merupakan prosedur yang harus dilaksanakan oleh individu yang akan membuka lembaga pendidikan kursus. Izin kursus diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota atas nama bupati/walikota, sebagai bentuk pemberian legalitas atas penyelenggaraan kursus di wilayah kerjanya. Karenanya jika anda ingin menyelenggarakan lembaga pendidikan kursus, anda harus mengurus perizinannya terlebih dahulu. Dalam artikel ini anda akan mendapatkan informasi lengkap seputar perizinan kursus. Informasi perizinan kursus ini untuk semua program kursus, seperti program kursus komputer, kursus bahasa, kursus menjahit, dan kursus kecakapan hidup lainnya. Silahkan baca dengan seksama, agar anda memahami apa saja yang harus anda siapkan untuk memperoleh perizinan kursus tersebut, termasuk kewajiban dan sanksi sebagi konsekuensi logis dari pelanggaran penyelenggara kursus. Penerbitan Izin Kursus Sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 62 mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Bagi anda yang akan mengurus perizinan kursus, sebaiknya mengetahui proses penerbitan izin kursus tersebut. Izin kursus diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota atas nama bupati/walikota, sebagai bentuk pemberian legalitas atas penyelenggaraan kursus di wilayah kerjanya. Untuk mendapatkan izin yang diterbitkan oleh Bupati/Wali kota tempat anda tinggal tersebut, tentu harus ada mekanisme dan prosedurnya. Ada portofolio yang harus dilengkapi, dan tentu ada rekomendasi dari pihak-pihak tertentu. Baca Mengulas tuntas peluang usaha kursus komputer Prosedur Perizinan Kursus Seperti yang sudah disampaikan, bahwa untuk mendapatkan izin yang diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota tersebut, harus ada mekanisme dan prosedurnya. Apa saja mekanisme dan prosedur perizinan kursus tersebut? Calon penyelenggara kursus mengajukan izin untuk setiap jenis kursus yang akan diselenggarakan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan melampirkan persyarata-persyaratan yang ditentukan Lembaga kursus yang telah memperoleh izin harus memperpanjang izin kursus selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin kursus berakhir dengan melampirkan fotocopy izin penyelenggaraan kursus sebelumnya dan persyaratan lain sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Persyaratan Pengajuan Izin Lembaga Kursus Prosedur sudah anda pahami, berikutnya persiapkan persyaratan yang harus dipenuhi agar bisa mengajukan perizinan kursus. Ada tiga mekanisme persyaratan yang harus dilengkapi untuk memperoleh perizinan kursus. Yang pertama adalah, persayaratan yang diberikan kepada lembaga yang dikelola oleh perseorangan / individu, kelompok orang, lembaga sosial/yayasan, perseroan terbatas. Yang kedua, persyaratan yang diberikan kepada lembaga oleh badan usaha. Dan yang ketiga persyaratan yang diberikan kepada perguruan tinggai yang menyelenggarakan lembaga kursus untuk kepentingan masyarakat umum. Persyaratan untuk lembaga yang dikelola oleh perseorangan, kelompok orang, lembaga sosial/yayasan, atau perseroan terbatas Program dan isi pendidikan dalam bentuk struktur kurikulum Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaha kependidikan Sarana dan prasaeana yang memadai baik jumlah dan kualitasnya Pembiayaan yang diuraikan dalam komponen biaya investasi, biaya personal yang harus dikeluarkan oleh peserta didik Rencana sistem evaluasi dan sertifikasi Rencana manajemen dan proses pendidikan dalam bentuk uraian manajemen pengendalian mutu dan metodologi pembelajaran Persyaratan lain mengenai perizinan kursus yang bersifat administrasi ditentukan oleh Pemerintah Daerah setempat Persyaratan perizinan kursus yang dikelola oleh bagi badan usaha yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing Program dan isi pendidikan dalam bentuk struktur kurikulum Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaha kependidikan Sarana dan prasaeana yang memadai baik jumlah dan kualitasnya Pembiayaan yang diuraikan dalam komponen biaya investasi, biaya personal yang harus dikeluarkan oleh peserta didik Rencana sistem evaluasi dan sertifikasi Rencana manajemen dan proses pendidikan dalam bentuk uraian manajemen pengendalian mutu dan metodologi pembelajaran Persyaratan lain mengenai perizinan kursus yang bersifat administrasi ditentukan oleh Pemerintah Daerah setempat Kerjasama dengan lembaga kursus yang sudah mendapatkan ijin Mendapatkan rekomendasi dari Departemen Pendidikan Nasional Mendapatkan izin/keterangan penanaman modal asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM dan izin/keterangan dari Departemen Tenaga Kerja bagi yang menggunakan tenaga kerja asing Unduh ceklis persyaratan dan formulir pengajuan perizinan Ceklis daftar persyaratan pengazuan perizinan kursus PDF Formulir pengajuan perizinan lembaga kursus DOC Persyaratan perizinan kursus yang diberikan kepada sekolah atau perguruan tinggi Berbeda dengan persyaratan yang diberikan untuk penyelenggaraan kursus yang dikelola oleh perseorangan dan badan usaha, persyaratan yang diberikan kepada penyelenggara kursus yang dikelola oleh sekolah atau perguruan tinggi yaitu Parsyaratannya yaitu; sekolah, perguruan tinggi atau institusi lain yang menyelenggarakan kursus untuk masyarakat umum dengan memanfaatkan sarana/prasarana milik pemerintah dapat mdiberikan izin kursus sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-perundangan yang berlaku. Tujuan dan Masa Berlaku Perizinan Kursus Setiap yang akan membuka lembaga kursus harus mengurus perizinan terlebih dahulu. Ini bukan sekedar prosedur dan mekanisme formal saja, tetapi memiliki tujuan. Tujuan perizinan operasional lembaga kursus Memudahkan dalam pembinaan don pengembangan kursus Memelihara don meningkatkan mutu penyelenggaraan Mengarahkan, menyerasikan don mengembangkan kursus guna menunjang suksesnya program pembangunan bidang pendidikan Melindungi kursus terhadap penyalahgunaan wewenang, hak dan kewajiban setiap jenis kursus Melindungi konsumen Setidaknya ada 5 tujuan perizinan lembaga kursus ini. Selanjutnya adalah masa berlaku. Tentu setiap perizinan ada masa kadaluarsanya, dan harus diperpanjang apabila perizinan tersebut telah sampai kepada tanggal kadaluarsa tersebut. Masa berlaku Izin operasional lembaga kursus tersebut Izin kursus berlaku 4 empat tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan perpanjangan dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang berlaku. Apabila lembaga yang mengajukan izin pendirian belum memenuhi persyaratan maka pemerintah daerah dapat menerbitkan surat terdaftar hingga lembaga tersebut memenuhi persyaratan untuk jangka waktu paling lama 6enam bulan. Dasar Hukum Penyelenggaraan Lembaga Kursus Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105, sebaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Izin Pendirian Pendidikan Non Formal Pengawasan, Pelanggaran dan Sanksi Untuk ketertiban penyelenggaraan lembaga kursus, baik dari administrasi maupun mutu dan lain sebagainya maka dilakukan pengawasan. Adapun pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan dan kewenangan masing-masing Pengawasan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik Hal-hal yang dianggap menyalahi peraturan yang sudah ditetapkan dalam proses penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan disebut pelanggaran. Beberapa jenis penyalahgunaan izin penyelenggaraan lembaga kursus dapat berupa Penipuan publik, antara lain memberikan janji-janji kepada peserta didik untuk disalurkan setelah lulusan, tetapi ternyata tidak terbukti Pemalsuan dokumen Penyalahgunaan izin Apabila dalam praktik penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan terdapt pelanggaran sebagaimana yan g sudah disebutkan, maka pihak yang berwenang berhak menjatuhkan sanksi kepada pengelola. Kategori sanksi tersebut diantaranya Penyelenggara kursus yang beroperasi tanpa izin dapat dikenai pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1 milyar rupiah Bagi lembaga kursus yang menyalahgunakan izin kursus maka dinas pendidikan kabupaten/kota dapat memberi sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan izin kursus Penutup Untuk legalitas pengelolaan lembaga kursus dan pelatihan maka diperlukan perizinan dari pihak yang berwenang. Untuk mendapatkan izin operasional penyelenggaraan lembaga kursus maka pengelola harus mengajukan perizinan dengan prosedur dan mekanisme yang sudah ditetapkan, dan melengkapi berbagai ceklist persyaratan. Penyelenggaraan lembaga kursus yang tidak memiliki izin, dianggap menyalahi aturan, alias sebagai suatu tindakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi dari mulai teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin sampai kepada hukuman penjara paling lama 10 tahun atau dikenakan denda paling banyak satu milyar. Jadi, jika anda ingin membuka lembagar kursus segeralah mengurus perizinannya. Sumber referensi ==> ==> Artikel ditulis oleh Mulyadi Tenjo Dapatkan Modul Komputer Pilihan Dibawah ini Modul Kursus Komputer Paket Office Word & Excel Rp. Modul TIK/Mulok Komputer Kelas 1,2,3,4,5,6 SD Modul Paket Office Lengkap Word, Excel, PPoint, Bonus Buku Digital MS Access Rp. Lihat produk-produk Modul Komputer kami Disini BONUS Tiap paket modul yang anda beli sudah dilengkapi dengan BONUS-BONUS modul komputer menarik lainnya. Dan BONUS administrasi mengajar, administrasi kursus, template sertifikat, dan contoh proposal pendirian lembaga kursus komputer. CARA PESAN MODUL Pesan / Order modul yang anda pesan melalui SMS/WA ke nomor 0813 1951 3609 Contoh "Order Modul TIK SD, Bapak Abdul, Jakarta" ORDER NOW VIA CHAT WHATSAPP CS 1 ORDER NOW VIA CHAT WHATSAPP CS 2 Artikel > Perizinan Berusaha > Prosedur dan Persyaratan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan LKPLembaga Kursus dan Pelatihan LKP adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Menurut PERMENDIKBUD No. 81/2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk mendirikan lembaga ini, terdapat sejumlah peraturan yang perlu kamu ketahui seperti di bawah Daerah memberikan izin LKP dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, dan tiap penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memiliki Nomor Induk Berusaha NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS RBA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan itu, kamu juga wajib memiliki Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan. Izin ini diajukan kepada DPMPTSP setempat dengan melengkapi persyaratan administratif dan persyaratan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasional Pendirian Lembaga Kursus dan PelatihanPengajuan perizinan di bidang pendidikan tidak dilakukan melalui sistem OSS RBA kecuali untuk Lembaga Pendidikan Formal di Kawasan Ekonomi Khusus KEK.Perubahan ini didasarkan Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan. Selain dari surat edaran tersebut, terdapat juga beberapa pembaharuan terkait prosedur dan persyaratan pendirian LKP sebagai Dokumen Persyaratan Pengurus dan Pendiri LKPDengan sistem perizinan yang telah terintegrasi dengan sistem OSS, proses validasi data KTP, KK, dan NPWP pengurus dan pendiri LKP menjadi hal utama yang harus dipenuhi. Jika ada data dari dokumen tersebut yang dinyatakan tidak valid, proses pengajuan izin baru bisa dilanjutkan kembali saat semua data dokumen telah Memilih Bentuk Badan Usaha LKPBerdasarkan Pasal 2 Permendikbud 81/2013, LKP dapat didirikan oleh perseorangan, kelompok, atau badan hukum. Jika kamu lebih fokus untuk mencari keuntungan, maka sangat direkomendasikan untuk menggunakan bentuk PT sebagai badan badan usaha PT memiliki banyak keunggulan. Salah satu contohnya adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh para pemegang saham yang hanya sebatas modal yang demikian, meski PT mengalami kerugian, harta pribadi para pemegang saham tetap aman. Selain itu, apabila usaha memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, kamu juga dapat mendirikan PT dengan satu pendiri Ketentuan Zonasi LokasiUU Cipta Kerja telah mengatur rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha yang disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang RDTR. Pemerintah Daerah wajib menyusun RDTR masing-masing wilayah dan menyediakan info dalam bentuk digital, sehingga pelaku usaha dapat wilayah DKI Jakarta, Peraturan Gubernur No. 31/2022 mengatur lokasi yang dapat digunakan bagi LKP di antaranya KT, K1, K2, K3, dan KPI. Apabila domisili LKP tidak sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan, maka izin operasional tidak akan diterbitkan walau dokumen telah mengecek tempat yang akan kamu gunakan apakah sesuai dengan ketentuan zonasi yang diatur oleh Pemda DKI, silakan cek di Sarana dan PrasaranaUntuk menunjang proses pembelajaran yang efektif dan maksimal, tiap LKP harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat menghasilkan lulusan berkualitas dan memiliki daya saing. Ketentuan tentang sarana dan prasarana dapat dipelajari lebih lanjut di Registrasi Nomor Induk Berusaha NIBNIB adalah bukti pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha. Berdasarkan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja, NIB juga berlaku sebagaiAngka Pengenal ImporHak akses kepabeananPendaftaran kepesertaan pelaku usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaanWajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama pelaku usaha6. Adanya Persetujuan Lingkungan SekitarSetelah berhasil memastikan lokasi LKP telah sesuai dengan zonasi yang ditentukan, langkah selanjutnya adalah mendapatkan persetujuan dari lingkungan tidak hanya diberikan secara verbal, namun harus juga melampirkan masing-masing fotokopi KTP sebagai bukti Penentuan KurikulumKurikulum memberikan gambaran mengenai perencanaan, tujuan, dan bahan pelajaran LKP. Kurikulum yang digunakan harus memuat standar kompetensi, materi pembelajaran, penilaian, dan alokasi waktu sesuai dengan ketentuan yang ada. Penyusunan kurikulum juga harus disesuaikan dengan target usia peserta Persyaratan Penanggung Jawab dan Tenaga PendidikSeorang penanggung jawab LKP harus berpendidikan minimal SMA dan wajib melampirkan ijazahnya. Sedangkan tenaga pendidik harus memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan program pengajaran yang akan diberikan, dengan melampirkan ijazah minimal D-3.9. Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan Nonformal dan SurveiStandar Nasional Pendidikan juga memuat persyaratan izin operasional LKP sesuai dengan PP 57/2021 dan perubahannya, yaitu Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian SurveiSurvei memverifikasi kebenaran dokumen yang telah diajukan. Survei ini biasanya dilakukan oleh DPMPTSP dan Suku Dinas Pendidikan survey dinyatakan lolos dan terverifikasi, maka izin operasional LKP sudah berhasil diperoleh. Dewasa ini, banyak orang mencoba berwirausaha dengan membuka jasa lembaga pendidikan. Namun beberapa orang bingung bagaimana Cara Mengajukan Ijin Pendirian Lembaga Ketrampilan & Pelatihan LKP supaya bisa legal. Lembaga Pendidikan non formal menjadi salah satu alternatif untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dan lembaga pendidikan dan Ketrampilan atau Lembaga kursus menjadi salah satu pilihan untuk mendapatkan ketrampilan dengan waktu yang singkat. Lalu bagaimana cara mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan ketrampilan? Nah berikut ini kami coba memberikan langkah-langkah mengajukan perijinan pendirian lembaga ketrampilan. Cara Pengajuan Perijinan Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan LPK Untuk mendirikan Lembaga Kursus Pelatihan LKP, ada beberapa syarat yang perlu dilengkapi, diantaranya 1. Surat permohonan yang ditujukan kepada dinas pendidikan kabupaten melalui kepala seksi KF & PSM bidang Pendidikan Luar Sekolah PLS 2. Profil Lembaga Kursus 3. Foto Copy Akta Pendirian / Notaris atas nama lembaga/LKP 4. Bukti kepemilikan tempat kursus Milik Sendiri/Sewa 5. Struktur Organisasi Pengelola LKP 6. Daftar tenaga pengajar/penguji 7. Daftar Riwayat Hidup Pimpinan LKP 8. Daftar Riwayat Hidup Pengajar/Penguji 9. Foto Copy Ijasah Terakhir Pimpinan LKP 10. Foto Copy Ijasah Terahir Pengajar/Penguji 11. Daftar Sarana dan Prasarana 12. Foto copy kurikulum / silabus / program pembelajaran 13. Tata tertib Pendidikan/Kursus 14. Pas Foto Pimpinan LKP ukuran 3X4 sebanyak 2 buah berwarna 15. Foto Copy KTP Ketua, Sekertaris dan Bendahara 16. Peta / Denah Lokasi LKP 17. Surat Keterangan Domisili Lihat Juga Cara Mengajukan Ijin PIRT dan Halal MUI Demikian Langkah dan cara Mengajukan Ijin untuk mendirikan lembaga kursus dan Pelatihan ketrampilan. Salam. Pencarian Terbaik Random Post Seperti yang kita tahu, ketika seorang anak lahir akan melalui proses pemberian nama, cuplak puser, juga aqiqah. Kali ini kita akan bahas p... Kehamilan adalah sebuah anugerah terbesar dari Allah SWT bagi pasangan baru suami istri dalam perjalanan rumah tangga. Kehamilan seorang ist... Tata Cara - Bagaimana cara ralat nama di sertifikat ? Tanah adalah jenis kekayaan yang kepemilikikannya sangat lama, bahkan bisa seumur hid... Bagaimana Cara Menentukan Tanggal Kadaluarsa Makanan dan Minuman ? Makanan dan minuman adalah hal terpenting untuk menunjang kehidupan kita... Bagaimana Cara Membuat Kartu Keluarga baru atau pecah dari KK orangtua ? Bagi seseorang yang baru menikah atau membina rumah tangga baru te... Apakah bisa menikah tanpa akte kelahiran ? atau menikah harus memiliki akte kelahiran? Menikah adalah sesuatu yang suci untuk mempersatukan ... Doa Lengkap Ziarah Kubur - Bagi sebagian orang yang sering ziara kubrur tentu tidak asing dengan surat yasin, tahlil, dan juga doa penutup.... Bagaimana Cara Menaikkan Golongan SIM ? Setelah sebelumnya kita membuat postingan tentang Syarat Membuat SIM A, B1, B2, C, D dan Persyara... Mengurus Kartu Keluarga - Banyak yang bertanya B agaimana Cara Mengurus KK Setelah Bercerai jika kita sudah bercerai bukan cerai mati. Seb... SIM, atau Surat Ijin Mengemudi merupakan hal yang wajib bagi para pengendara Motor, baik roda dua atau lebih. SIM sudah merupakan hal lumrah...

izin operasional lembaga kursus dan pelatihan